Logo

JAKARTA - Jumat (8/4/2011) malam waktu AS lalu, Ketua DPR AS John Boehner mengatakan kepada para anggota Partai Republik bahwa ia telah bersepakat dengan Gedung Putih untuk mencegah "shutdown" (penghentian sementara sebagian) roda pemerintahan.

Keputusan "shutdown" akan dijalankan apabila sampai tengah malam Jumat itu, Kongres AS dalam hal ini Partai Republik dan Partai Demokrat gagal mencapai kesepakatan pengelolaan keuangan negara. Dalam perjalanannya, AS sendiri telah mengalami 17 kali "shutdown" pemerintahan semenjak tahun 1977.

"Shutdown" pemerintahan sendiri tidak mengindikasikan bahwa seluruh pegawai pemerintahan berhenti bekerja dan pemerintahan akan benar-benar lumpuh. Operasi esensial dari pemerintahan seperti keamanan nasional, penegakan hukum, investigasi kriminal, perawatan narapindana, kontrol lalu lintas udara dan fungsi-fungsi penting lainnya akan tetap berjalan.

Dua "shutdown" terakhir terjadi pada tahun fiskal 1996. Pertama, lima hari "shutdown" pada bulan November 1995 dan tiga minggu dari Desember 1995-Januari 1996. Penyebab "shutdown" dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Presiden Bill Clinton dan pemimpin Partai Republik juga dalam hal pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan laporan dari Badan Layanan Penelitian Kongres AS (Congressional Research Service), "shutdown" pada 1995-1996 menyebabkan beberapa akibat di pemerintahan federal seperti: Secara umum Pada November 1995, sekitar 800.000 pegawai pemerintahan federal AS menjadi tidak bekerja dan tidak dibayar (furlough). Kemudian, pada Desember 1995-Januari 1996 sekitar 284.000 pegawai kembali tidak bekerja dan tidak dibayar sedangkan 475.000 lainnya diperbolehkan bekerja namun tanpa dibayar.

Menurut perkiraan Kantor Pengelolaan dan Keuangan (the office of management and budget) Gedung Putih, kerugian untuk pembayar pajak selama lima hari "shutdown" November 1995 sebesar 100 milyar Dollar AS per hari. Sedangkan untuk 21 hari 1995-1996 keruigan total capai 1,25 milyar Dollar AS. Kesehatan Pasien baru tidak diterima untuk cek klinis di Pusat Klinis Institut Kesehatan Nasional, Pusat Kontrol dan Pencegahan Penyakit, dimana telepon untuk pengaduan dan pelayanan di Pusat Klinis tidak dijawab termasuk juga pengelolaan sampah beracun kesehatan di 609 lokasi berhenti bekerja dengan 2400 pegawainya dirumahkan.

Penegakan Hukum dan Keamanan Publik Penundaan terjadi di proses pengelolaan alkohol, tembakau, senjata api, dan aplikasi peledak di Biro Alkohol, Tembakau, senjata Api dan Peledak. Kepengurusan 3.500 gagal bayar utang ditangguhkan. Termasuk juga pembatalan proses reruitmen dan pengujian di kantor penegakan hukum dan penundaan kasus rehabilitasi anak nakal. Taman, Museum, dan Monumen Penutupan 368 situs taman nasional yang ditaksir kehilangan tujuh juta calon pengunjung.

Penutupan juga terjadi di museum nasional dan monumen yang ditaksir mengalami kerugian dari kehilangan calon pengunjung sebanyak dua juta orang. Kepengurusan Visa dan Paspor Sekitar 20-30 ribu visa aplikasi tidak diproses per hari, 200.000aplikasi paspor juga tidak diproses. Kerugian industri pariwisata dan penerbangan ditaksir capai jutaan Dollar AS.

Beberapa pelayanan veteran AS dari masalah kesehatan hingga kesejahteraan terganggu. Pengembangan Pengetahuan Sekitar 120 juta Dollar AS hibah penelitan tidak dibuat saat "shutdown", menunda dukungan terhadap sekitar dua ribu orang yang terlibat dalam aktivitas penelitian dan pendidikan.

Sebagai tambahan, 240 proposal hibah untuk riset pengetahuan alam, teknik, dan pendidikan tidak diproses per hari. Puluhan panel, pertemuan, dan pelatihan dibatalkan, juga termasuk hanya tujuh persen pekerja NASA yang tetap bekerja selama "shutdown".

Kontraktor Federal 20 persen Dari 18 milyar Dollar AS area kontrak di Washington D.C. dilaporkan terpengaruh dari selang waktu pembiayaan. Institut Nasional untuk Standar dan Teknologi menjadi tidak mampu mengeluarkan standar baru bagi pencahayaan dan penerangan lambu yang seharusnya efektif berjalan pada 1 Januari 1996.

Sedangkan di pemerintahan negara bagian, dampak dari "shutdown" beragam seperti pemberhentian sementara perbaikan jalan, juga pada penutupan kantor birokrasi kepengurusan bisnis dan lisensi yang menyebabkan pelaku bisnis harus menunggu untuk mendapatkan ijin kepengusahaan, dan beberapa dampak sementara lainnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintahan Administratif Obama sedang pada tahap lanjut persiapan untuk "shutdown" pemerintahan semenjak belum tercapainya kesepakatan antara Demokrat dan Republik soal pengelolaan keuangan negara, dengan memberikan batasan waktu sebelum Jumat tengah malam. /kompas.com

Sumber: Livescience.com/WSJ.com